Showing posts with label KAJIAN AGAMA. Show all posts
Showing posts with label KAJIAN AGAMA. Show all posts

Sunday, 11 August 2019

RANGKAIAN DAN HIKMAH DI HARI RAYA IDUL ADHA 1440 H./2019 M

Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah tahun ini ditetapkan oleh Kementerian Agama jatuh pada Minggu, 11 Agustus 2019.

Selain mempersiapkan daging untuk berkurban, sebgaian orang dari kalangan pemuka agama juga sibuk mempersiapkan materi untuk mengisi khotbah setelah salat Idul Adha.




Berbagai tema bisa diangkat saat menyampaikan khotbah sholat Idul Adha kepada para jemaah yang hadir.

Perintah untuk berkurban pertama kali datang untuk Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail.

Kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada perintah Allah untuk menunaikan kurban ini bisa menjadi tema yang tepat disampaikan saat khotbah Idul Adha.

Karena kesungguhan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sendiri tersebut, Allah SWT mengganti kurban yang sebelumnya adalah Nabi Ismail dengan seekor kambing.

Haji

Selain dikenal sebagai hari raya kurban, Idul Adha juga dikenal sebagai lebaran haji.

Hal tersebut dikarenakan puncak rangkaian ibadah haji jatuh pada hari raya kurban ini.

Umat Islam yang menunaikan ibadah haji akan melaksanakan wukuf di padang Arafah pada saat Hari Raya Idul Adha.

Pentingnya Silaturahmi

Hari Raya Idul Adha juga menjadi momen yang tepat untuk bersilaturahmi.

Pentingnya silaturahmi ini juga bisa menjadi materi saat berkhotbah.

Keutamaan Berbagi

Saat berkurban, kita diajarkan untuk memahami pentingnya arti berbagai dengan mereka yang membutuhkan.

Selain kepada orang-orang yang membutuhkan, daging kurban yang disembelih ini akan dibagikan kepada mereka yang berkurban, tetangga dan sanak keluarga.

Hikmah dan Makna Kurban

Hikmah dan makna kurban bisa disampaikan kepada jemaah saat khotbah Idul Adha.

Hal ini agar para jemaah memahami makna dan hikmah berkurban sehingga dapat memotivasi mereka untuk berlomba-lomba meraih hikmah, makna dan keutamaan berkurban.


Wednesday, 12 June 2019

KEUTAMAAN HALAL BI HALAL MENURUT ISLAM

Pada kesempatan kali ini saya coba berbagi tentang keutamaan Halal Bi Halal menurut pandangan Islam, dan mudahan tuliasan ini bisa menginsfirasi kita semua terutama untuk Teman-teman yang membaca artikel yang cukup sederhana ini.

Ungkapan Halal bi Halal dan bersilaturahmi kepada sesama setelah melaksanakan shalat Ied merupakan adat dan kebiasaan yang telah mengakar di Tanah Air kita. Halal bi halal tersebut dimaksudkan untuk saling bermaaf-maafan atas segala dosa dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagaimana firman Allah SWT:
“Jadilah pemaaf dan anjurkanlah orang berbuat baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A`raf: ayat 199).





Maksud ayat di atas adalah, walaupun amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah SWT, namun apabila kita mempunyai kesalahan terhadap seseorang, Allah tidak akan memaafkan dosa kita tersebut, kecuali seseorang tersebut memaafkan dosa kita. Dan di hari akhirat kelak, orang yang belum sempat meminta maaf semasa hidupnya kepada yang dihinakannya itu, mereka akan membayar amal jariahnya kepada orang yang disakitinya tersebut, setimpal dengan dosanya.
Rasulullah SAW bersabda, “Taukah kamu siapa itu orang bangkrut? (para sahabat menjawab): Yakni orang yang tak memiliki uang dan harta di antara kami. Rasul lantas menjelaskan bahwa: Orang bangkrut itu di kalangan umatku, ialah orang yang dibangkitkan dengan dosa karena mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta yang tidak sah, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka dibayarlah amal baiknya itu (dari pahala shalat, puasa dan zakat) karena kesalahannya ini. Jika kebaikannya itu menjadi habis sebelum dibayar ‘dengan bermaafan’ maka dosa orang yang disakiti itu dialihnamakan kepadanya; kemudian dia ditempatkan ke dalam neraka jahanam.”
Maka dari itu, Allah menganjurkan kita agar kita saling maaf-memaafkan seperti firman-Nya di atas.
Puasa bulan Ramadhan yang kita tunaikan dengan keyakinan dan kesungguhan, seperti yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka akan dosa kita yang telah lalu terampuni seperti disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Adapun dosa kita kepada sesama manusia hanya dapat terhapus dengan saling memaafkan antara kita. Hal tentang maaf-memaafkan tersebut telah diatur dalam Islam sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-A`raf ayat 199 dan hadits Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang Muslim yang bertemu, lalu keduanya saling berjabat tangan, niscaya dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah.” (HR. Abu Dawud).
Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Hakim dan Turmudzi ditegaskan bahwa golongan yang paling banyak akan masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa hadist tersebut menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4.
Allah SWT berfirman, “Kau (Muhammad) sungguh punya watak budipekerti yang mulia.” (QS. Al-Qalam ayat 4).
Salah seorang sahabat, Usman bin Syiraih bin Ahwash bertanya kepada Rasul tentang kriteria akhlak yang mulia. Rasulullah SAW memberikan jawabannya dengan sabdanya:
“Yakni, engkau mau memberikan kepada orang yang pernah mengharamkan pemberian untukmu. Engkau mau memaafkan orang yang pernah berlaku zalim kepadamu dan sudi mempertautkan kembali hubungan ‘silaturahmi’ dengan orang yang pernah memutuskan hubungan denganmu.” (HR. Al-Hakim dan Thabrani).
Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya ketika saling berjumpa di hari Ied mereka mengucapkan: Taqabbalallahu Minna Wa Minka (Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Anda). (HR Imam Ahmad dalam Al Mughni (3/294).
Dengan demikian, halal bi halal yang merupakan tradisi di negeri kita ini, merupakan bentuk pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana telah diterangkan di atas.
Halal bi halal juga merupakan sarana yang efektif untuk mempertautkan kembali silaturahmi antara sesama Muslim, dalam rangka menumbuhkan kembali solidaritas Islam sebagai salah satu ciri umat Muhammad SAW.

Thursday, 28 February 2019

MEMPERSIAPKAN PERKAWINAN YANG KOKOH MENUJU KELUARGA YANG SAKINAH




 Setiap perbuatan seorang Muslim termasuk pernikahan dalam ajaran agama Islam mengandung dua aspek sekaligus; yaitu aspek ibadah dan juga aspek muamalah. Mempunyai nilai ibadah, dikarenakan pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Swt kepada hamba-Nya.  Sedangkan berdimensi muamalah, karena berkaitan dengan hak orang lain sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, diyakini pernikahan dalam pandangan Islam tidak lain merupakan upaya perwujudan habluminallah dan juga habluminannas.

Pemahaman dan keyakinan atas betapa mulianya ajaran Islam tentang pernikahan, hendaknya menjadi kesadaran bagi setiap pasangan suami isteri (pasutri) yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga dan keluarganya bahagia dan harmonis. Dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah keluarga yang sakinah mawadah warahmah (Samara). Selain  itu, juga hal yang diniscayakan adalah cita-cita mewujudkan keluarga yang kokoh dan kuat merupakan dambaan setiap pasutri.
Oleh karena itu, perlu kiranya setiap pasutri mempunyai niat, tekad dan semangat kebersamaan dalam upaya membangun keluarga yang kuat dan kokoh lahir batin dalam kehidupan rumah tangganya. Jalinan kebersamaan, saling tentram-menentramkan, saling kasih-mengasihi dan saling sayang-menyayangi adalah upaya-upaya yang musti dijadikan fondasi dalam pengukuhan eksistensi hubungannya.

Untuk membangun pernikahan yang kokoh,  Islam juga banyak memberikan tuntunan dan pelajaran.  Dari referensi yang didapatkan,  setidaknya ada  4 (empat) pilar yang menentukan sebuah keluarga akan kokoh atau rapuh. Pilar-pilar tersebut adalah Zawaj, Mitsaqan ghalizhan, mu’asyarah bil ma’ruf dan Musyawarah.
Pertama, zawaj  yang berarti berpasangan;  dalam istilah Islam, pergaulan dalam pernikahan disebut zawaj  (berpasangan).  Suami isteri itu laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya penting, saling melengkapi, saling menopang satu sama lain dan saling kerjasama antara pasutri. Dalam ungkapan al-Qur’an, suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami, sebagaimana diilustrasikan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat k87.
Jika pilar ‘berpasangan’ ini dipahami dalam pernikahan yang dibangunnya, tentunya pasutri musti menyadari betapa mereka harus saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangganya. Memaklumi kekurangan pasangannya dengan menghargaidan menghormati kelebihannya, baik isteri terhadap suami, maupun suami terhadap isteri. Insya Allah, fitrah ‘berpasangan’ dalam kehidupan rumah tangga yang seperti ini akan sangat indah dalam hari-harinya.
Selanjutnya, pilar kedua, Mitsaqan ghalizhan yang berarti janji yang kuat;  suami istri sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh sesuai tersurat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa (4) ayat 21. Dengan ikatan yang kuat dan kokoh, tentunya suami istri akan bisa saling menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Keduanya diwajibkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat, sementara yang lainnya melemahkan. Saling mengukuhkan, bukan saling menggerogoti.
Kemudian pilar yang ketiga,  Mu’asyarah bil Ma’ruf  atau Saling Memperlakukan Pasangannya dengan Baik. Ikatan pernikahan tentunya juga harus dipelihara oleh pasutri dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik dan patut, Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 19 memerintahkan hal ini:  “Wa’asyiruhunna bil ma’ruufi , dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik.” Demikian Firman Allah Swt.
Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya dan melakukan yang terbaik bagi dan untuk isteri. Demikian juga sebaliknya seorang isteripun musti berupaya yang sama untuk suaminya. Kata mu’asyarah bil ma’ruf adalah bentuk kata kesalingan sehingga perilaku berbuat baik harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada isteri dan isteri kepada suami. Masing masing bercita-cita untuk menjadi ‘ orang nomor satu’ bagi pasangannya.
Keempat adalah pilar Musyawarah. Kata ini sudah pasti sangat mudah dimengerti dan dipahami. Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan atau problematika hendaknya harus diselesaikan bersama. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan dan pendapat pasangannya dan mengambil keputusan yang terbaik . Secara panjang lebar, Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 memberikan gambaran sebagai berikut:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah/2:233).
Demikianlah ulasan terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pasangan suami isteri jika ingin membangun pernikahan yang kokoh dan kuat dalam kehidupan rumah tangganya. Setidaknya ke-empat pilar yang telah dipaparkan di atas bisa ditanamkan dalam membagun pernikahan Anda. Sekadar ringkasan singkat, keempat pilar tersebut yakni: Pilar Berpasangan, Pilar Perjanjian yang Kokoh, Pilar Saling Bergaul dengan Cara yang Baik dan Pilar selalu Bermusyawarah. Insya Allah!

II.Memenuhi Kebutuhan Keluarga
Tidak ada perjalanan perkawinan yang lepas dari masalah dan rintangan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang strategi yang dapat digunakan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan perkawinan, dan bahkan mempererat hubungan suami istri di masa mendatang.
Berikut ini beberapa strategi yang dapat digunakan dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga menurut buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Kemenag RI, 2017):
1.      Pembagian peran yang lentur
Peran domestik (tugas-tugas rumah tangga) dan peran publik (nafkah dan aktualisasi diri) yang merupakan peran utama dalam sebuah rumah tangga, sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Pengabaian atau kekeliruan dalam memperlakukan pembagian tugas peran ini yang kerap dan dapat berdampak kepada ketidakstabilan rumah tangga akibat ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik.
Maka dari itu, pasangan suami-istri hendaknya menyadari bahwa pembagian peran vital tersebut dapat dilakukan dengan lentur dan kondisional. Tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku serta berlaku sepanjang waktu dan kondisi. Seorang suami, misalnya, dapar menggantikan peran istri dalam urusan domestik ketika sang istri berhalangan melakukannya. Begitu pula istri, dapat mengambil alih peran yang lazimnya dilakukan oleh sang suami ketika suami tidak dapat atau berhalangan untuk melakukannya.
2.      Bekerja sebagai tim
Beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan merasa sebagai bagian dari tim, maka suami atau istri akan merasa belum lengkap tanpa pasangannya. Kebutuhan tersebut yang pada akhirnya akan mewujudkan penghargaan terhadap apa yang telah diupayakan /diperoleh pasangannya. Situasi ini akan bermuara kepada hubungan suami istri yang makin erat dan melahirkan rasa nyaman dalam rumah tangga.
3.      Relasi berkualitas
Seperti nakhoda dalam sebuah bahtera, posisi kepala rumah tangga amat penting dan menentukan ke arah mana rumah tangga ini akan dibawa. Karena itu, seorang kepala rumah tangga harus bijak dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menentramkan dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah, rahmah).
Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang kepala rumah tangga harus membangun relasi atau hubungan yang setara dengan seluruh anggota keluarga agar jalinan hubungan antar anggota keluarga terjadi dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan didasarkan kepada rasa takut dan dominasi yang timpang.
4.      Membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan
Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Karena itu, hal-hal yang bersifat tabu untuk dibicarakan harus diabaikan dengan menjadikannya sebagai topik yang penting untuk dibahas dan didiskusikan di dalam keluarga. Umumnya, hal yang dianggap tabu dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Padahal, dalam keluarga, justru kedua hal tersebut banyak berkaitan dengan hubungan suami dan istri.
Demikian juga dengan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak yang merupakan kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab orangtua. Pendidikan ini penting dilakukan dan dimulai dari dalam keluarga dalam upaya memastikan hak kesehatan reproduksi seluruh anggota keluarga terjaga/terjamin.
5.      Membudayakan musyawarah
Sebagimana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang menempatkan seluruh anggota dalam kedudukan yang setara. Dengan demikian setiap pendapat dari anggota keluarga dihargai dan didengar. Budaya musyawarah dalam keluarga ini merupakan langkah penting demi menciptakan keluarga bahagia dan harmonis, juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran: 249,
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
III.Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Dalam agama Islam, anak merupakan sebuah amanat yang diberikan oleh Allah swt kepada orangtua (ibu dan bapak). Kelak amanat itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dihari kiamat. Untuk itu mengajarkan agama dan membimbing anak ke jalan yang benar merupakan tugas dari orangtua. Dan begitu seterusnya, karena yang saat ini menjadi anak, kelak akan menjadi orangtua.
Dalam sebuah kisah, diceritakan ada orangtua yang ibadahnya baik, sholatnya tepat waktu, sedekah, suka menolong dan lain sebagainya. Ketika di akhirat, orangtua tersebut divonis masuk surga. Tetapi sebelum masuk syurga ada seorang pemuda yang meminta keadilan. Pemuda itu ternyata putra dari orangtua tersebut. Pemuda itu berkata "mereka memang ahli ibadah, suka menolong, sedekah dan lainnya, tetapi mereka tidak pernah mengajarkan saya shalat, puasa, dan membiarkan saya mabuk-mabukan, maksiat dsb".
Jika saya masuk neraka, maka mereka juga harus bertanggungjawab. Akhirnya orangtua tersebutpun masuk neraka bersama anaknya. Cerita ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa mendidik dan mengajarkan anak merupakan kewajiban orangtua. Sebab bagimanapun semuanya adalah amanat dariNya.
Al-Qur’an mengatakan bahwa anak/keturunan dan harta adala fitnah "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Al-Anfal: 28). Maksunya ialah dalam konteks harta dan anak seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani adalah bahwa keduanya dapat menjadi sebab seseorang terjerumus dalam banyak dosa dan kemaksiatan, demikian juga dapat menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar. Fitnah di sini juga berarti bisa menyibukkan atau memalingkan seseorang dan menjadi penghalang baginya dari mengingat dan mengerjakan amal kepada Allah swt, seperti yang digambarkan oleh Allah tentang orang-orang munafik, sehingga Dia menghindarkan orang-orang beriman dari kecenderungan ini. Inilah yang dimaksud dengan ujian yang Allah swt uji pada harta dan anak bagi manusia.
Dalam sebuah hadits Rasulullah SWA juga menyebut keduanya sebagai pembuat pengecut dan kekikiran bagi manusia. Sebagaimana dalam hadits Aisyah ra ketika beliau memeluk seorang bayi, ”Sungguh mereka (anak-anak) dapat menjadikan seseorang kikir dan pengecut, dan mereka juga adalah termasuk dari haruman Allah SWT".
4.       Metode
Oleh karenanya, mari lah kita mempersiapkan generasi (anak) yang berkualitas serta memiliki pengetahuan dan kefahaman yang baik dalam agama. Adapun cara yang dapat dilakukan antara lain : a) Mengajarkan konsep Luqman. b) Mengajarkan keteladanan. c) Mengajarkan kejujuran dan d) Belajar keikhlasan.
Empat hal inilah yang hilang dari generasi anak masa depan. Kalau kita berkaca kepada kisah Lukman, bagaimana ia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mengenal tuhan dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun. Dalam segala hal, yakinilah bahwa Allah membersamai langkah dan tindakan yang kita lakukan.
Miskin keteladanan, ya kata itu sangat tepat untuk diungkapkan. Pasalnya tak ada lagi yang dapat dijadikan sebagai seorang uswah (teladan) yang hidup, bagi generasi saat ini. Semuanya memiliki "track record" yang buruk. Hanya Rasulullahlah satu-satunya orang yang dapat dijadikan uswah, karena tindak dan tanduk beliau bagitu indah.
Kedua yang patut dijadikan teladan adalah orangtua kita sendiri. Tetapi kebanyakan orangtua tidak mampu menjadi sosok yang dapat dijadikan sebagai uswah oleh anaknya. Berarti di sini lah tantangannya bagi para calon orangtua, bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi contoh yang baik dan panutan bagi anak-anaknya kelak. Yuk kita siapkan sedini mungkin, bagaimana sudah siapkah Anda?
Kejujuran merupakan harga mati, dan hanya segelintir orang saja yang mampu melakukannya. Begitu banyak orang yang mampu melakukan kesalahan, tetapi hanya sedikit saja yang mau mengakui kesalahannya. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dan yang terpenting adalah jujur terhadap Allah SWT. Berapa banyak yang dapat melakukannya??
Hidup merupakan perjalanan sementara, dan sebagai alat peantara untuk mencapai ke sebuah titik yang disebut dengan akhirat. Semua yang dilakukan, amalan ibadah dan lain-lain bermuara pada satu kata, yaitu kata ikhlas. Semua perbuatan yang tanpa didasari dengan keikhlasan semuanya hampa, kosong dan tak akan memiliki nilai. Itulah sebabnya allah melarang manusia untuk menjauhi sikap riya (syirik kecil). Terlebih ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan maka ikhlaslah yang tepat untuk diungkapkan. Sedikit ataupun banyak, besar dan kecil semuanya harus diikhlaskan. Sebab manusia tidak akan pernah tahu rencana yang Allah persiapkan untuk dirinya. Apapun itu, pada dasarnya baik bagi diri kita. Yang terpenting, ketika ditimpa musibah bersabar dan ketika mendapat nikmat bersyukur. Lebih dahsyat lagi ketika mendapatkan musiabah ia tetap mengucapkan syukur. Allahu’alam.





Pengertian dan Perkembangan Batasan Usia "Anak" dan "Belum Dewasa"

Pengertian dan Perkembangan Batasan Usia "Anak" dan "Belum Dewasa"


Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.
Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdata, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010: 5), sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.
KUHPerdata tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.
Ketentuan tersebut masih relevan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menentukan, "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua". Sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan ditentukan bahwa "perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai", jadi UU Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat ijin dari orang tua.
Namun demikian, berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."
Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.
Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.
Selain itu  pengertian "Anak" yang sama juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain, antara lain:
·         Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
·         Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
·         Pasal 4 huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
·         Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
·         Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak - Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1990 - memuat pengertian "Anak" sebagai "Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat".

Kaitan Istilah "Anak" dan "Belum Dewasa" Dengan Status Kawin
Perlu digarisbawahi, bahwa walaupun batas usia "Anak" ini sama dengan batas usia "belum dewasa" sebagaimana disebutkan dimuka, keduanya memuat ketentuan yang berbeda dalam hal telah atau belum kawin. Jika dalam pengertian "belum dewasa" seseorang yang belum berusia 18 tahun tetapi telah kawin, maka orang tersebut termasuk dalam pengertian "belum dewasa", sementara dalam pengertian "Anak" tidak dipermasalahkan soal telah atau belum kawin, sepanjang seseorang belum berusia 18 tahun maka ia termasuk dalam pengertian "Anak".
Perbedaan keduanya harus dicermati secara hati-hati karena memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hukum.
Perbedaan kedudukan hukum berdasarkan satus belum atau telah kawinnya seseorang yang telah berusia 18 tahun sangat jelas terlihat dalam undang-undang yang mengatur tentang pidana anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin", berbeda dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, seseorang yang telah kawin dianggap telah dewasa dan karenanya tidak diadili dalam sidang pidana anak, walaupun belum berusia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012, seseorang yang telah kawin tetap diadili dalam sidang pidana Anak, sepanjang usianya belum mencapai 18 tahun.
Dari uraian di atas jelas terlihat perbedaannya, bahwa "belum dewasa" adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan "Anak" adalah belum berusia 18 tahun (tanpa melihat status sudah atau belum pernah kawin).

Penggunaan Istilan "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Hukum
Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio, tindakan hukum berupa menutup perjanjian adalah tindakan yang paling umum dan paling sering dilakukan manusia dalam pergaulan hidup, dan dalam KUHPerdata tidak ada ketentuan umum yang mengatur kecakapan bertindak, maka - dengan melalui abstraksi - dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata juga berlaku untuk tindakan hukum (Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010: 15), bukan hanya perjanjian, sehingga penggunaan istilah "belum dewasa" adalah terkait dengan masalah kecakapan bertindak atau kecakapan melakukan tindakan hukum.
Dari rumusan berbagaii peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, istilah "Anak" digunakan dalam konteks hak-hak dan perindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang banyak berkaitan dengan hukum pidana.
Rumusan pengertian di atas, sesuai pula dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa "Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa". Artinya UU No 11/2012 tetap mengakui bahwa Anak (seorang yang belum berusia 18 tahun) yang telah kawin, memiliki kecakapan bertindak dalam keperdataan.
Disamping kedua pengertian tersebut, sebagaimana pengertian gramatikal dalam KBBI Kemdikbud Daring, "anak" diartikan juga sebagai generasi kedua atau keturunan pertama. Pengertian gramatikal tersebut sesuai dengan pendapat Ade Maman Suherman dan J. Satrio di atas, bahwa istilah "anak" digunakan untuk menjelaskan hubungan kekeluargaan. Jadi ada juga istilah "anak" yang digunakan dalam pembahasan hubungan keluarga seperti misalnya dalam hukum waris, hukum perkawinan, dan hukum keluarga.
Untuk membedakan istilah "Anak" dalam konteks pembahasan hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan penggunaan istilah "anak" dalam konteks pembahasan hubungan kekeluargaan, dapat dilihat penulisan istilah "Anak" baik dalam UU No. 23/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2014 maupun dalam UU No. 11/2012 yang menggunakan istilah "Anak" (dengan huruf A Kapital).
Atas dasar itu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
·         Istilah "belum dewasa" digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);
·         Istilah "Anak" (dengan huruf A kapital) digunakan ketika kita membahas masalah hak-hak dan perlindungan bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan
·         Istilah "anak" (dengan huruf a kecil) digunakan dalam pembahasan kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, yang dimungkinkan penggunaannya termasuk dalam batasan pengertian istilah "Anak" ataukah dalam pengertian istilah "belum dewasa", tergantung pada konteks pembahasannya.
Konsekuensi dari perbedaan istilah-istilah tersebut antara lain adalah:
·         Ketika membahas "Anak" dalam perkara pidana Anak maupun sistem peradilan pidana Anak, tidak perlu dipermasalahkan apakah Anak - baik sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai Anak yang menjadi korban tindak pidana - itu sudah kawin atau belum kawin. Ketika seseorang belum berusia 18 tahun, maka ia diperlakukan sebagai Anak.
·         Sebaliknya ketika kita membahas masalah kecakapan bertindak dalam hukum perdata, sekalipun seseorang itu belum berusia 18 tahun, jika ia telah kawin, maka ia "telah dewasa" dan memiliki kecakapan bertindak
Agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan para pelaksana undang-undang, upaya penyederhanaan dan penyeragaman batasan dan istilah hukum yang mendefinisikan tentang anak harus dilakukan dengan pembaharuan dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait masalah anak, dan hal itu adalah pekerjaan berat, karena di luar pembedaan istilah "Anak" dan "Belum dewasa" sebagaimana tersebut di atas, juga banyak aturan lain yang menunjukkan perbedaan batasan, seperti ketentuan tentang saksi dalam perkara pidana yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah, yaitu anak yang umurnya belum cukup 16 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 Ayat (1) KUHAP), dan batas usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No,. 1/1974 (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita).
Sementara belum adanya pembaharuan dan sinkronisasi tersebut, maka setiap pembahasan tentang anak harus memperhatikan peraturan mana yang melingkupi pembahasan tersebut, padahal sangat dimungkinkan suatu permasalahan dilingkupi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Karena itu dalam rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016, disebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)".

Referensi:
Ade Maman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur), Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan, Cet. 28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2004
Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of The Child, UN Resolution 44/25, 20 November 1989), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1990
sumber : http://www.hukumpedia.com/dwihananta/istilah-anak-anak-dan-belum-dewasa-dalam-sistem-hukum-indonesia



PENGERTIAN MUAMALAH



Hai pembaca, kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai Pengertian Muamalah, Pembagian Muamalah, Dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah. Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah.

Menurut Bahasa, Muamalah berasal dari kata ‘amala – yu’amili – mu’amalah‘ sama dengan wazan : fa’ala – yufa’ilu – mufa’alat, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Menurut Istilah, pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut :
a. Pengertian Muamalah menurut Al Dimyati adalah mengahsilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah “ukhrawi”.
b. Menurut Muhammad Yusuf Musa, Pengertian Muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

 Dari pengertian arti luas tersebut diatas, kiranya kita dapat mengetahui bahwa muamalah yaitu suatu aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah :
a. Menurut Hudlari Byk, Pengertian Muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar untuk mendapatkan manfaatnya.
b. Menurut Idris Ahmad, Pengertian Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan ataupun memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.
c. Pengertian Muamalah Menurut Rasyid Ridha adalah tukar-menukar suatu barang ataupun sesuatu yang dapat bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.


Dari pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dlam kaitannya dengan cara meperoleh dan mengembangkan harta benda.

Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas, mencakup masalah waris, misalnya padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam fiqh muwaris (tirkah), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya. Persamaan pengertian muamalah dalm arti sempit dan dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.





Pembagian Muamalah, menurut Ibn ‘Abidin fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian yaitu :
a. Mu’awadlah Maliyah (Hukum kebendaan)
b. Munakahat (Hukum perkawinan)
c. Muhasanat (Hukum acara)
d. Amanat dan ‘Aryah (Pinjaman)
e. Tirkah (Harta peninggalan)

Ibn ‘Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula tirkat, harta peninggalan atau warisan, juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal tirkah sdah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh mawaris.

Al-fikri dalam kitabnya, “AL-muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah”, menyatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut :
a. AL-muamalah al-Madiyah, yaitu suatu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadartkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.
b. AL-muamalah al-Adabiyah, ialah suatu muamalah yang dtinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.


Muamalah madiyah yang dimaksud Al-fikri ialah suatu aturan-aturan dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi kaum Muslim bukan hanya untuk sekedar memperoleh untung atau laba yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal dapat bertujuan untuk memperoleh dari ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukan kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara’ tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli buakn semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ridha Allah.

Muamalah Al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dari segi subjeknya. Muamalah adabiyah ini berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya. Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoretis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ruang Lingkup Fiqh Muamalah, sesuai dengan pembagian muamalah maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaan harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli(al-bai’ al-tijarah), gadai (ar-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalan dan dlaman), pemindahan utang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), persoalan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (al-‘ariyah), barang titipan (al-wadit’ah) barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-mujara’ah), sewa-menyewa tanah (al-mukharabah), upah (ujrat al ‘amal), gugatan (al-syuf’ah), sayembara (al-ji’alah), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibbah), pembebasan (al-ibra), damai (al-shulhu), dan ditambah dengan beberapa masalah mu’ashirah (muhaditsah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

Sekian dari informasi ahli mengenai Pengertian Muamalah, Pembagian Muamalah, Dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah, semoga tulisan informasi hali terkait dengan Pengertian Muamalah, Pembagian Muamalah, Dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah dapat bermanfaat.

Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup muamalah ?
Islam mengatur beberapa hal yang tercakup dalam ruang lingkup muamalah, di antaranya:
  1. Al-Munakahat: hukum perkawinan/pernikahan, thalak (cerai), ruju', termasuk didalamnya urusan harta warisan (faraidh), dam wasiat
  2. Al-Bai': hukum jual beli atau At-Tijarah hukum perniagaan, termasuk di dalamnya urusan sewa menyewa, simpan pinjam, hutang piutang, wakaf
  3. Al-Khilafah: kepemimpinan termasuk di dalamnya urusan kenegaraan
  4. Ak-Hudud: hukum bagi pelaku kejahatan zina, tuduhan zina, merampok, mencuri, minum-minuman keras
  5. Al-Jinayah: hukum bagi pelaku kejahatan pembunuhan, melukai orang, memotong anggota badan dan menghilangkan manfaat badan. Dalam Al-Jinayah berlaku hukum Al-Qhisah yaitu hukuman balas yang serupa bagi pelaku kejahatan.
  6. Al-Jihad: menegakkan dan membela kebenaran, termasuk di dalamnya urusan berperang di jalan Allah Swt. Berperang dibernarkan jika orang lain mengganggu umat Islam dalam beribadah.

Labels